Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan Nagamas mengatakan, pemanggilan kontraktor (PT. Bumi Lampung Persada) itu sebagai langkah pengawasan dewan terhadap pembangunan proyek di Kabupaten Way Kanan.
"Saya apresiasi tindakan rekan-rekan media yang telah membuat laporan resmi terkait dugaan mark up proyek jalan yang nilainya cukup fantastis." Ungkap Nagamas.
Politisi Nasdem itu memaparkan, pemanggilan kali ini berdasarkan surat bernomor : 7096/FSWK/PP/IX/2023 sebagai upaya peringatan kepada kontraktor agar pembangunan di Kabupaten Way Kanan tidak ada masalah.
"Karena ini tanggungjawab kami untuk mengawasi, karena pembangunan ini memakai uang APBD," tegasnya.
Nagamas juga menyebutkan jika pihaknya akan melakukan pengawasan ke lokasi proyek tersebut dimana pengerjaan jalan tersebut terindikasi mark up dan dikerjakan asal-asalan.
Dari informasi yang didapat awak media hasil dari investigasi, ditemukan pengurugan sirtu penyiraman aspal yang kurang baik dan pekerjaan tidak mengikuti aturan K3 Pekerjaan Proyek.
Terlebih lagi mark up Mega Proyek tersebut semakin kuat dimana ada kejanggalan dalam penghitungan nilai proyek hampir 20 miliar dengan Panjang ruas pekerjaan 10.850 meter, dimana kurang lebih hanya 40%nya yang dilakukan peningkatan jalan, hal ini yang menjadi pemicu kecurangan yang dilakukan oleh oknum Dinas PUPR Kab. Way Kanan sehingga perlunya pengawasan dan pemeriksaan dari pihak DPRD Way Kanan.
Habibi
