PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto, menyebut ada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang tak becus. Bahkan ada yang rugi dan menghasilkan dana tak sesuai ekspektasi.
"Misalnya seperti Bank Riau-Kepri (BRK) Syariah. Ada miliaran kredit yang tak tertagih. Ini jika dibiarkan, akan mengakibatkan merosotnya pendapatan BRK. Ini juga akan berpengaruh pada kepercayaan, termasuk kepercayaan Pemda Riau sebagai salah satu pemilik saham," tegasnya.
Di depan sejumlah pengelola Media Cetak di Riau Kamis (26/10) kemarin, Hariyanto menambahkan, jika Direktur Utamanya saja yang diganti, tak akan selesai dari sekian banyak persoalan di BRK. "Ganti aja semua. Karena mereka memang tak mampu bekerja secara profesional. Nanti akan kita laporkan ke Pak Gubernur," tambahnya.
Harusnya para pengelola BRK, jelas Sekda, punya target dalam menagih hutang ke nasabah. Bukan malah dibiarkan, dan semakin lama semakin numpuk. Inilah penyebab utama, kenapa BRK juga belum maksimal membagikan keuntungan kepada pemilik saham.
Selain BRK Syariah, Hariyanto juga menyebut dua BUMD lagi, yakni PT PIR (Pengembangan Investasi Rakyat) dan PT Jamkrida Riau. "PT PIR itu jangankan berkembang. Tapi menumpuk masalah," katanya, namun Sekda tidak merinci apa permasalahannya.
Hariyanto menambahkan, Pemerintah Daerah sebenarnya, berharap banyak kepada BUMD untuk terus berbenah. Tapi justru mereka tak mampu berbuat banyak. "Deviden yang mereka berikan ke Pemerintah jauh dari ekspektasi kita. Malah kita yang dapat kritikan masyakat. Misalnya banyak jalan yang hancur diakibatkan truk batubara PT PIR itu. Begitu juga menyangkut deviden yang diberikan PT Jamkrida Riau. Tak masuk akal dibanding modal yang sudah dikucurkan Pemerintah Daerah."
Menjelaskan pertanyaan, apa usaha pemerintah untuk memperbaiki sejumlah ketidakbecusan BUMD yang berpengaruh pada keuangan Pemda Riau, Harianto menuturkan, bahwa saat ini Pemda Riau tengah mencari jalan keluarnya. Termasuk nantinya akan menggantikan para pengelola BUMD itu.
Haryanto juga berharap kepada pengelola media cetak di Riau, agar ikut membantu Pemerintah membenahi Badan Usaha Milik Daerah itu. Karena hingga kini masih ada BUMD yang tak jelas dan belum bisa memberikan deviden bagi Pemprov Riau. "Kami juga minta dukungan untuk memperbaiki BUMD agar bisa memberikan deviden selayaknya," ajak Haryanto.
Pertemuan silaturrahmi antara Sekda dengan pengelola media cetak ini, menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi, membahas keberlangsungan media cetak di Riau. Forum Media Cetak Riau (FMCR) yang dipimpin Ketua Forum, Asmawi Ibrahim, (Riau Pos) dan Sekrektaris Forum, Alex Harefa (Radar Riau) beserta beberapa anggota lainnya diterima SF Hariyanto di ruang kerjanya.
Asmawi Ibrahim mengatakan, pertemuan tersebut sangat penting karena di tengah perkembangan teknologi saat ini, media cetak harus menghadapi banyaknya media siber yang muncul seperti cendawan di musim hujan. “Tantangan media cetak, kini sangat tinggi. Karena itu kami minta dukungan dari Pemprov Riau dalam bentuk bantuan penyediaan anggaran kerja sama media, terutama media cetak,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Penasehat Ahli Gubernur Riau Bidang Informasi dan Komunikasi, H Dheni Kurnia. Menurut wartawan senior ini, saat ini pertumbuhan media siber di Riau sangat luar biasa. Jumlahnya tak lagi hanya ratusan, tapi mencapai ribuan.
Kata Dheni, media cetak di Riau jumlahnya hanya 24 media, yang seluruhnya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. “Karena itu kami minta dukungan dari pak Sekdaprov, selain memberi untuk media siber, anggaran kerjasama untuk media cetak ini tetap diprioritaskan,” ujarnya.
Menjawab ini, SF Hariyanto mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau selama ini sudah menjalin kerja sama dengan media di Riau utamanya media cetak dalam hal publikasi kegiatan dilingkungan Pemprov Riau. Namun tentunya anggaran kerja sama media tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Saat ini kami sedang banyak melakukan pemotongan beberapa kegiatan untuk menutupi defisit anggaran. Jika nantinya ada tambahan pemasukan, maka tentunya anggaran kerja sama media juga akan dibantu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Riau juga meminta dukungan dari media di Riau, khususnya media cetak, untuk terus membantu dan mengawal kegiatan Pemprov Riau. "Ingatkan juga bila kami lupa," ujarnya. **
