Aksi pengunduran diri itu secara resmi dilakukan anggota Caleg dari Partai Ummat dengan mendatangi langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang bersama Ketua DPD Ummat setempat, Jumat (3/11/2023).
Selain mengundurkan diri dari pencalonan legislatif, para anggota dan ketua juga berhenti dari kepengurusan DPD Partai Ummat Tulang Bawang.
Sekretaris DPD Partai Ummat Tulang Bawang, Sahroni menuturkan, dengan kedatangan ke KPU hari ini, pihaknya secara resmi mengundurkan diri dari calon legislatif dalam perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang.
Dijelaskannya, selain sebagai calon legislatif pihaknya, baik ketua dan anggota juga secara kompak mengundurkan diri sebagai pengurus DPD Partai Ummat Kabupaten Tulang Bawang.
"Hari ini kami tegas dan berprinsip untuk mengundurkan diri dari kepengurusan dan calon legislatif DPD Partai Ummat Tulang Bawang, pada perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang," terangnya.
Dirinya menjelaskan pengunduran diri itu sudah disetujui oleh 27 Caleg DPD Partai Ummat. "Seluruhnya ada 27 Caleg dari Partai Ummat Tulang Bawang, dan semua sudah sepakat untuk mengundurkan diri," jelas Sahroni.
Menurutnya terdapat sejumlah poin yang menjadi dasar kekecewaan tersendiri hingga pihaknya melakukan aksi pengunduran tersebut.
"Salah satunya yang mendasar adalah kekecewaan, karena tidak sejalannya kita dengan vertikal keatas Partai Ummat yaitu DPW Partai Ummat Lampung dan DPP, sehingga pada hari ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan serta kami berprinsip untuk mengundurkan diri," tuturnya.
Ditempat yang sama Ketua KPU Tulang Bawang, Reka Punnata mengungkapkan, hari ini pihaknya menerima dua surat dari kedatangan DPD Partai Ummat Tulang Bawang.
"Adapun surat itu antara lain memberhentikan atau pengunduran diri seluruh Caleg partai tersebut," ucapnya.
Iya juga mengungkapkan melalui dasar surat itu pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan KPU Provinsi Lampung, terkait tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan.
"Mengingat kan besok sudah diumumkan didalam DCT, kemudian selanjutnya akan dilakukan pencetakan surat suara. Nah apakah ini nanti dicoret sebelum dilakukan pencetakan surat suara atau bagaimana akan kami koordinasi ke KPU Provinsi. Apalagi tanggal 6 semua pelaporan sudah dilaporkan ke KPU RI," tutupnya. (Mely)
