INHIL - Penjabat (Pj) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Erisman Yahya, meresmikan bangunan fisik Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan KH Dewantara, Tembilahan, pada Senin (16/12/2024). Gedung MPP ini diharapkan menjadi pusat pelayanan publik yang representatif sekaligus ikon baru Kabupaten Inhil.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Inhil, Umar, ST, pembangunan gedung MPP dimulai pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp4,728 miliar lebih. Namun, beberapa pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahun tersebut. Pada 2024, pembangunan dilanjutkan dengan tambahan anggaran sebesar Rp10,97 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil. Proses penyelesaian pembangunan dimulai kembali pada 5 Juni 2024.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Erisman Yahya mengapresiasi upaya seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan MPP, termasuk Dinas PUTR dan jajaran kontraktor yang berhasil menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktu.
"Gedung ini adalah simbol kemajuan bagi Kabupaten Inhil. Semua pelayanan publik akan terintegrasi di sini, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah dan efisien. Ini juga menjadi langkah penting untuk menarik investasi ke Inhil," ujar Erisman Yahya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan pemeliharaan fasilitas MPP. "Kami sudah merancang sistem keamanan dengan baik, termasuk pemasangan CCTV untuk memantau aktivitas di gedung ini. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita semua menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin," tambahnya.
Pj Bupati optimistis bahwa gedung ini akan memberikan dampak positif yang besar. "InsyaAllah, gedung ini menjadi ikon baru dan akan memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat kita. Kita harus bersama-sama memastikan MPP ini menjadi pusat pelayanan publik yang membanggakan," tegasnya.
Setelah memberikan sambutannya, Pj Bupati melaksanakan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya gedung MPP. Acara ini turut dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan instansi terkait.
