TEMBILAHAN, RIAU - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT. Bara Prima Pratama (BPP) pada Rabu (16/4/2025). Sidak ini merespon kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan operasional pertambangan perusahaan tersebut, khususnya dugaan keterkaitannya dengan banjir besar di Batu Ampar dan perubahan warna air Sungai Reteh.
Ketua Komisi III, Muammar Ar, menyatakan keprihatinan atas potensi kerusakan lingkungan. "Kami ingin memastikan aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. Sidak melibatkan sejumlah anggota Komisi III, termasuk Muhammad Alias, Muslim Sumarno, Muhammad Sabit, Muhammad Amin, Hj. Tina Triana, dan Hj. Darnawati.
Tim Komisi III memeriksa langsung sistem pengelolaan limbah, alur tambang, dan langkah mitigasi banjir yang diterapkan PT. BPP. Transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sorotan utama.
Site Manager PT. BPP, Samuel, menyambut baik sidak tersebut dan menyatakan komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan dan terbuka terhadap evaluasi. "Kami berkomitmen menjaga lingkungan dan siap berkolaborasi," ujarnya.
Komisi III memberikan peringatan keras. Jika ditemukan pelanggaran, akan direkomendasikan tindakan tegas kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pelestarian Sungai Reteh, sebagai sumber kehidupan masyarakat, juga ditekankan. Konflik sebelumnya antara warga Batu Ampar dan PT. BPP, yang telah mendapat perhatian Pj. Bupati Herman, menjadi latar belakang penting sidak ini.***
